Pematangsiantar, SORDAH.Com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Pematangsiantar menyoroti pola pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar.
Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap, S.E.I., mengatakan pengamanan aksi massa di lokasi tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait kesiapan aparat dalam mengantisipasi potensi eskalasi serta menjaga keamanan fasilitas negara, pejabat publik, masyarakat, dan peserta aksi. Pernyataan itu disampaikan Arif, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, KNPI tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak tersebut merupakan bagian dari kebebasan demokratis yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara dan harus kita hormati. Tetapi kebebasan menyampaikan pendapat juga harus dijalankan dengan tertib, damai, dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik maupun fasilitas negara,” kata Arif.
Ia menegaskan, apabila dalam sebuah aksi terdapat tindakan yang mengarah pada perusakan atau pembobolan pagar fasilitas negara, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi secara damai.
Namun, KNPI juga meminta agar kesiapan aparat dalam mengantisipasi potensi kerawanan menjadi bagian dari evaluasi.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana sistem pengamanan dapat mengantisipasi potensi kerawanan sejak awal. Rumah Dinas Wali Kota merupakan fasilitas negara yang semestinya memiliki pengamanan dan pemetaan risiko yang memadai, terutama ketika terdapat aksi massa,” ujarnya.
KNPI menilai evaluasi pengamanan perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi tersebut, kata Arif, penting untuk melihat pelaksanaan prosedur pengamanan, pemetaan potensi kerawanan, komunikasi dengan koordinator aksi, hingga langkah-langkah pencegahan yang dilakukan aparat.
Desak Kapolda Evaluasi Pengamanan
DPD KNPI Kota Pematangsiantar mendesak Kapolda Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan aksi tersebut.
Evaluasi juga diharapkan mencakup kesiapan jajaran Polres Pematangsiantar serta personel yang bertanggung jawab dalam pengamanan di lapangan.
Selain itu, KNPI mendorong aparat penegak hukum mengusut secara profesional setiap dugaan tindak pidana yang terjadi selama aksi, termasuk apabila ditemukan adanya dugaan pembobolan pagar atau perusakan fasilitas negara.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan. Tetapi jangan sampai penegakan hukum justru menggeneralisasi seluruh peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai,” kata Arif.
KNPI Ajak Pemuda Jaga Demokrasi
DPD KNPI Kota Pematangsiantar juga mengajak pemuda, mahasiswa, dan masyarakat untuk terus menggunakan ruang demokrasi sebagai sarana menyampaikan kritik serta aspirasi secara bermartabat.
Sekretaris DPD KNPI Kota Pematangsiantar Fransisco Sibarani, S.Si., mengatakan pemuda harus ikut mengambil peran dalam menjaga stabilitas daerah.
“Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Tetapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi tindakan destruktif. Kita ingin Pematangsiantar tetap menjadi kota yang aman, demokratis, dan kondusif,” ujarnya.
KNPI berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, peserta aksi, serta masyarakat dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut.
Perbaikan mekanisme pengamanan dan pelaksanaan aksi dinilai penting agar penyampaian aspirasi di masa mendatang dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati hak seluruh pihak.
Sikap DPD KNPI Pematangsiantar
DPD KNPI Kota Pematangsiantar menyatakan mendukung hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KNPI menolak segala bentuk tindakan anarkis, provokatif, dan destruktif yang berpotensi merusak fasilitas publik maupun fasilitas negara.
KNPI juga menyayangkan sekaligus mempertanyakan kesiapan dan pola pengamanan aksi di Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar yang dinilai perlu dievaluasi.
Selain itu, KNPI mendesak Kapolda Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengamanan serta jajaran yang bertanggung jawab di lapangan.
KNPI mendorong aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan pelanggaran hukum secara profesional, transparan, dan objektif.
KNPI juga mengimbau pemuda, mahasiswa, dan seluruh masyarakat agar menyampaikan kritik serta aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
DPD KNPI Kota Pematangsiantar menegaskan, demokrasi harus terus dijaga, tetapi ketertiban dan keamanan juga tidak boleh diabaikan.
Penulis: Fernando Sirait
Editor: Dedy Hutajulu