Humbang Hasundutan, SORDAH.Com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong percepatan penanganan rumah tidak layak huni serta pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini diperkuat melalui audiensi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.
Audiensi dipimpin Bupati Humbang Hasundutan, Oloan P. Nababan, didampingi Sekda Chiristison R. Marbun, Kepala Dinas PKP Anggiat Simanullang, Kabid Perumahan Barita Manullang, serta perwakilan Bappelitbangda Novaria Tobing.
Rombongan diterima Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, bersama jajaran Kementerian PKP.
Dalam pertemuan tersebut, bupati memaparkan kondisi perumahan di Humbang Hasundutan yang masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data, terdapat 6.154 unit rumah tidak layak huni dengan backlog mencapai 9.047 kepala keluarga.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan 880 unit bantuan stimulan perumahan swadaya. Namun, yang disetujui baru 457 unit sehingga masih terdapat kekurangan 423 unit yang perlu segera ditangani.
“Kami datang untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Masih ada 423 rumah tidak layak huni yang belum tertangani. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kehidupan warga yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan aman,” ujar Oloan P. Nababan.
Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan di dua lokasi, yaitu Desa Sampetua seluas 5.592 meter persegi untuk 30 kepala keluarga dan Desa Pulogodang seluas 1.800 meter persegi untuk 17 kepala keluarga.
“Kami berharap pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan. Seluruh dokumen sudah kami lengkapi. Masyarakat korban bencana membutuhkan kepastian agar bisa kembali hidup dengan aman dan bermartabat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan verifikasi lapangan melalui tim teknis.
“Kami akan memastikan bantuan tepat sasaran, mulai dari kondisi rumah hingga kesiapan masyarakat untuk berswadaya,” ujar Fitrah Nur.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat sehingga penanganan RTLH dan pembangunan hunian tetap dapat segera terealisasi.
Penulis: Lindung Silaban
Editor: Jon Roi Purba
