Pematangsiantar, SORDAH.Com – Garda Muda Peduli Masyarakat (GAMPERA) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Organisasi kepemudaan tersebut menilai kedua program berskala nasional itu perlu ditinjau kembali karena berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara dan membuka celah penyimpangan dalam pengelolaannya.
Ketua Umum GAMPERA, Armada Simorangkir, mengatakan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.
Menurutnya, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara objektif terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Program yang menggunakan anggaran besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, transparansi yang memadai, serta pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Armada Simorangkir di Pematangsiantar, Senin (15/6/2026).
Armada menyoroti berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian publik, menurutnya, antara lain efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelaksanaan program, hingga potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana.
Selain itu, GAMPERA juga mempertanyakan model pengembangan Koperasi Merah Putih yang dilakukan secara masif di berbagai daerah. Armada menegaskan bahwa koperasi idealnya tumbuh dari kebutuhan, partisipasi, dan kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena dorongan program yang bersifat top-down.
“Koperasi merupakan instrumen ekonomi rakyat yang harus dibangun atas dasar kemandirian dan partisipasi anggota. Apabila tidak dikelola secara tepat, program yang besar justru berpotensi melahirkan koperasi yang hanya formalitas dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, GAMPERA berpandangan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan anggaran negara pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di antaranya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor pertanian yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk sikap organisasi, GAMPERA menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, yaitu:
- Menghentikan dan mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
- Melaksanakan audit independen terhadap penggunaan anggaran kedua program tersebut.
- Mendorong aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
- Mengarahkan anggaran kepada program yang lebih produktif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Memperkuat keterbukaan informasi publik serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
Armada menegaskan bahwa kritik yang disampaikan GAMPERA bukan ditujukan untuk menghambat program kesejahteraan masyarakat, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
“Kami mendukung setiap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Uang rakyat harus benar-benar kembali kepada rakyat melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
GAMPERA berharap pemerintah membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap berbagai program strategis nasional sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan anggaran negara.
Penulis: Fernando Sirait
Editor: Jon Roi Purba
